.jpeg)
Mitra News Sukabumi - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Sukabumi menyelenggarakan evaluasi terakhir untuk Badan Adhoc Pilkada Serentak 2024 pada Jumat (24/1/2025).
Kegiatan ini berlangsung di salah satu hotel di Kota Sukabumi dan dihadiri oleh Komisioner KPU Kota Sukabumi, Kepala Badan Kesbangpol Kota Sukabumi Yudi Setiawan, Kabag Ops Polres Sukabumi Kota Kompol Deden Sulaeman, serta jajaran Sekretariat Badan Adhoc (PPK/PPS) se-Kota Sukabumi.
Ketua KPU Kota Sukabumi, Imam Sutrisno, menyampaikan bahwa evaluasi kali ini bertujuan mencatat berbagai hal yang perlu dioptimalkan untuk Pilkada mendatang.“Secara umum, Pilkada Kota Sukabumi berjalan baik, tetapi kami tetap harus menganalisis hal-hal yang perlu diperbaiki,” kata Imam.
Ia juga menyoroti dua faktor yang memengaruhi partisipasi masyarakat: kejenuhan akibat pemilu dan pilkada serentak, serta regulasi pemutakhiran data pemilih. “Regulasi baru mengharuskan KPU berpegangan pada fakta de jure, sehingga ada dampak pada validasi data pemilih,” jelasnya.
Imam mengajak semua pihak menjadikan Pilkada 2024 sebagai pengalaman berharga dalam menyelenggarakan pemilu dan pilkada serentak. “Banyak catatan penting yang harus diinventarisasi agar pada pelaksanaan berikutnya, kita memiliki modal pengalaman yang cukup,” pungkasnya.
Dengan evaluasi ini, diharapkan pelaksanaan pemilu dan pilkada di masa depan dapat berjalan lebih baik dan semakin meningkatkan partisipasi masyarakat.
Kepala Badan Kesbangpol Kota Sukabumi, Yudi Setiawan, menyampaikan bahwa pelaksanaan Pilkada 2024 secara umum berjalan baik dan lancar. “Semua ini berkat peran serta seluruh stakeholder. Bukan hanya pemerintah dan penyelenggara, tetapi juga seluruh pihak terkait yang telah menjalankan perannya dengan baik,” ujar Yudi usai acara.
.jpeg)
Yudi berharap sinergi dan kolaborasi yang telah terjalin dapat terus berlanjut pada Pemilu 2029 mendatang. Dalam paparannya, ia menjelaskan peran pemerintah dalam penyelenggaraan pemilu dan pilkada, seperti penyediaan anggaran, personil, dan pembentukan desk pilkada.
“Secara umum, pelaksanaan Pilkada berjalan lancar meskipun ada sedikit hambatan, seperti keterlambatan distribusi logistik. Namun, hal tersebut dapat diatasi dengan baik,” jelasnya.
Tingkat Partisipasi dan Kendala Pilkada Terkait tingkat partisipasi masyarakat, Yudi mengakui bahwa target 80% belum tercapai. Meski begitu, tingkat partisipasi di Jawa Barat tergolong baik dengan angka 77,5%.
“Fenomena penurunan partisipasi terjadi hampir di semua daerah di Indonesia. Salah satu penyebabnya kemungkinan adalah kejenuhan masyarakat karena pemilu dan pilkada dilakukan dalam waktu yang sama,” tambahnya.
Yudi juga menyoroti perlunya pembaruan sistem sosialisasi kepada masyarakat. “Pelibatan media, terutama media sosial, harus lebih dioptimalkan agar bisa menjangkau generasi muda,” tegasnya.